Fakta Keberhasilan Gerbang Raja

Bagikan Artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MASIH tersimpan di hemat kita, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) setelah 6 tahun terombang-ambing terutama dalam hal penyelenggaraan keuangan daerah, namun berakhir manis ketika akhirnya bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pelaporan pengelolaan keuangan daerah, 8 Juli lalu.

Bak kemarau panjang yang akhirnya diterpa hujan. Kukar pun semakin percaya diri untuk terus berbenah.

Setelah mendapat predikat WTP, tak lama kemudian, menyusul ibu tiga anak ini mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 12 September lalu. Dari 60 kabupaten dan 25 kota se-Indonesia, hanya Kukar mewakili Kaltim.

Selanjutnya, juga mendapat apresiasi dan penghargaan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedua penghargaan tersebut tentunya berkaitan pula dengan ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan daerah, penataan administrasi keuangan yang telah sesuai dengan standar laporan pengelolaan keuangan yang ada.

Pun dengan diikuti rentetan penghargaan lain yang bertubi-tubi menghujani Kukar. Penghargaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) atas terpilihnya Kukar sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui pengembangan kota layak anak (KLA) dengan kategori Prama.

Selanjutnya, yaitu penghargaan Inovation Government Award (IGA) 2013 dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan yang diserahkan oleh Mendagri Gamawan Fauzi awal Desember lalu itu, merupakan hasil keseriusan Pemkab Kukar dalam pembinaan KUB Perempuan. Di mana Kukar berada di peringkat 12 dari 120 Kabupaten/kota se-Indonesia.

Seperti diketahui, dalam upaya peningkatan kesejahteraan perempuan, Rita melalui PPPA Kukar setiap tahun menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk dana modal pinjaman kelompok usaha bersama perempuan (KUBP).

Pinjaman tersebut bersifat tanpa jaminan dan dicicil hingga 2 tahun. Dan sudah berjalan sejak 2011 lalu.

Tak kalah bergengsinya, bagian Humas dan Protokol Setkab Kukar juga berhasil menyabet Penganugerahan Media Humas 2013 di 3 kategori. Yaitu peringkat 3 website Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, harapan pertama kategori laporan kinerja, serta harapan ketiga kategori berita advertorial.

Yang tak kalah bergengsi, masih berkaitan dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengantarkan Pemkab Kukar meraih penghargaan Anugerah Prana Ekapaya (APE) tingkat Pratama Nasional.

Penghargaan yang diserahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangkaian peringatan Hari Ibu tersebut, merupakan penghargaan yang diberikan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai telah berkomitmen dalam mengimplementasikan strategi yang terkait dengan pengarusutamaan gender (PUG), serta PPPA sebagai salah satu sektor utama dalam pembangunan kurun waktu 2012-2013.

“Sejak saya dilantik sebagai Bupati Kukar 2010 lalu, saya berupaya untuk terus bersinergi dengan seluruh jajaran saya. Untuk terus berjuang mewujudkan Kukar yang lebih baik sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,” ucap Rita.

Dan penghargaan-penghargaan yang diraih, lanjutnya, bukanlah merupakan tujuan utama dari upaya perbaikan kinerja Pemkab Kukar.

“Saya beserta seluruh jajaran senantiasa bahu-membahu dan terus berkoordinasi untuk menyusun hingga menyelesaikan setiap program kerja dengan tujuan utama adalah kesejahteraan seluruh rakyat Kukar,” tegasnya.

Salah satu komitmen tersebut bahkan teruji beberapa waktu lalu, saat Kukar me-launching Quick Win Reformasi Birokrasi. Yang diresmikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Dalam Quick Win Reformasi Birokrasi harus ada perubahan fundamental, yaitu dengan kemampuan politik yang didukung semua pihak. Baik politisi, masyarakat dan aparatur pemerintah. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi, tentunya semua aparatur pemerintah di Kukar harus ikut melakukan perubahan.

“Saya berharap peluncuran Quick Win itu bisa mengubah perilaku budaya dan mental aparat birokrasi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar ibu tiga anak ini.

Pelayanan birokrasi yang sering terkesan lamban menjadi fokus utama untuk diubah menjadi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Sebagai kabupaten pertama di Kaltim yang telah me-launching Quick Win Reformasi Birokrasi, tentunya tugas besar menanti Kukar. Kesuksesan Kukar dalam pelaksanaannya bisa jadi kiblat kabupaten/kota tetangga maupun lingkup nasional.

Tentunya dengan tetap mengacu pada visi dan misi Gerbang Raja. Mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan.

***

Berbagai program besar yang telah membuahkan hasil berbentuk penghargaan-penghargaan bergengsi tentunya menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi Pemkab Kukar. Terutama dalam upaya mengimplementasikan penghargaan yang telah diraih pada kesejahteraan masyarakatnya. Yaitu melalui program-program utama yang bersentuhan langsung dengan warga.

Seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam program bedah rumah.

Seperti diketahui, 2013 lalu, Pemkab Kukar melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan Kodim 09/06 Tenggarong telah merampungkan rehabilitasi sebanyak 1.000 rumah yang tersebar di 18 kecamatan. Kesuksesan program bedah rumah 2013 ini, akan dilanjutkan sebanyak 1.500 rumah pada 2014 ini.

Pendataan dan survei untuk masyarakat yang layak mendapatkan program ini sudah dilakukan sejak November 2013 lalu. “Tahun 2014 selain bedah rumah, kita juga akan membangun 1.000 rumah untuk guru,” ungkap Bupati Kukar Rita Widyasari.

Seleksi bagi guru yang akan mendapat bantuan kredit rumah tersebut juga telah dilakukan melalui PGRI Kukar sejak akhir tahun lalu.

Selain itu, setelah sukses melakukan negosiasi relokasi warga Kampung Tanjong Tenggarong, PR besar Kukar adalah mewujudkan eks kampung yang dianggap tidak layak berada di tengah Kota Raja karena kumuh tersebut sebagai pusat IT Park.

Seperti diketahui, rencana relokasi Kampung Tanjong ini sudah ada sejak beberapa generasi kepemimpinan di Kukar. Namun baru masa pemerintahan Rita inilah, keseriusan Pemkab Kukar mampu dibuktikan dengan gayung bersambut oleh warga setempat.

“Usai relokasi kampung ini selesai dan IT Park berdiri, kita akan cari pekerjaan besar lagi dengan merelokasi daerah-daerah kumuh lainnya,” paparnya.

Salah satu daerah yang saat ini dalam wacana relokasi menurut putri kedua Syaukani HR ini ialah rumah-rumah yang berada di sisi tepi sungai kawasan Jalan Kartini dan Jalan DI Panjaitan Tenggarong. Selain untuk alasan penataan kota, relokasi tersebut menurutnya justru dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan tersebut.

“Rumah yang dibangun di tepi sungai itu tanahnya sangat rawan abrasi, tentu kita semua tidak menginginkan bencana rumah-rumah longsor ke sungai seperti di daerah Sebulu beberapa tahun lalu terjadi lagi,” kenangnya.

Kemudian dalam bidang infrastruktur, Kukar saat ini juga masih harus terus berjuang. Jalan-jalan negara, bandara, dan jembatan masih perlu keseriusan dan keuletan berkomunikasi ke pusat.

Seperti halnya jalan negara poros Loa Janan- Tenggarong yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan.  Untuk diketahui, beberapa bulan lalu, Rita yang didampingi Wabup M Ghufron Yusuf beserta unsur pimpinan daerah, dan Sultan Salehuddin II sudah “mengadukan” nasib jalan tersebut hingga ke DPR RI.

“Untuk jalan itu (Loa Janan- Tenggarong) saat ini kami masih menunggu keputusan pusat dan terus berkoordinasi,” terangnya.

Kondisi jalan yang semakin parah tersebut, tentunya berimbas besar pada Kukar. Terutama dalam bidang perekonomian. Sebagai salah satu kabupaten penyumbang devisa besar di Indonesia, tentunya sangat kontras jika kondisi infrastrukturnya memprihatinkan.

Selain itu, dengan upaya Pemkab  menjadikan Kukar sebagai salah satu tujuan wisata nasional, tentunya perbaikan sarana dan prasarana transportasi menjadi hal yang sangat dirindukan.

Selanjutnya, PR terbesar Kukar 2014 selain pada kesejahteraan masyarakat tentunya tanggung jawab mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Seperti diketahui, jika tanpa upaya nyata untuk terus mempertahankan, bisa jadi WTP tahun ini akan absen di Kukar.

“Memang mempertahankan itu lebih berat dari meraihnya. Untuk itu saya selalu mengingatkan jajaran saya untuk fokus dan terus berkoordinasi agar predikat WTP  yang diraih Kukar tidak akan lepas lagi,” paparnya.

Terlebih saat ini Kukar juga telah menyatakan diri sebagai pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Semua PR yang harus dilanjutkan Pemkab Kukar sebagai refleksi kesuksesan program-program unggulan pada 2013 tentunya akan sangat dinanti oleh berbagai pihak. Terutama masyarakat Kukar.

Sehingga pembangunan di daerah dengan APBD Rp 7,6 triliun ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (advertorial)


Bagikan Artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply